Rumah247.com – Pemerintah kembali menekankan pentingnya sektor properti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mempercepat kesejahteraan masyarakat terkait kebutuhan papannya. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi hingga insentif untuk menjamin seluruh masyarakat bisa mengakses perumahan.
Sektor bisnis properti telah mampu membuktikan menjadi salah satu leading sector yang menggerakkan perekonomian nasional. Sektor properti juga bukan sekadar real estat atau perumahan tapi juga meliputi kawasan komersial, superblok, transit oriented development (TOD), kawasan industri, pariwisata, dan sebagainya.
Indonesia juga memiliki defisit atau backlog perumahan yang mencapai angka 12,75 juta. Angka ini akan terus meningkat seiring pertumbuhan rumah tangga baru yang angkanya mencapai 700 ribu hingga 800 ribu pasangan rumah tangga baru yang menikah setiap tahunnya dan diasumsikan rumah tangga baru ini membutuhkan hunian.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk mengimplementasikan new urban development perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan perkotaan dengan pemanfataan lahan secara efisien, sistem transformasi yang saling terintegrasi, serta penyediaan fasilitas publik yang layak dan nyaman.
“Sektor properti kembali membuktikan kinerjanya yang baik dan kebangkitan sektor ini pasca pandemi telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor dengan sedikitnya menggerakkan 175 multiplier effects. Selain itu bangkitnya sektor properti juga turut meningngkatkan penggunaan komponen dalam negeri dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Untuk mendorong kemudahan mekanisme layanan perizinan berusaha khususnya pada sektor properti, pemerintah telah melakukan transformasi regulasi melalui penerbitan UU Cipta Kerja. Pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong percepatan layanan perizinan dasar industri properti. Beberapa diantaranya seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan bangunan gedung (PBG), sertifikat laik fungsi (LSF), dan sebagainya.
Sementara untuk mendorong peningkatan demand dan investasi di sektor properti, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) hingga 100 persen untuk pembelian properti secara kredit. Begitu juga dengan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).
Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Airlangga menyebut pemerintah mengalokasikann subsidi untuk kepemilikan hunian salah satunya dengan menerbitkan peraturan menteri keuangan mengenai kenaikan harga jual rumah khusus bagi segmen MBR yang saat ini dalam proses harmonisasi.
Revisi regulasi mengenai batasan harga rumah subsidi tersebut dilakukan sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
“Saya menghimbau kepada semua pihak khususnya kalangan dunia usaha melalui Kadin untuk senantiasa memiliki kepedulian tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Industri properti telah terbukti memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional dan untuk itu semua stakeholder harus mendorong kinerjanya,” tandasnya.
Agar mobilitas setiap hari berjalan lancar, mencari hunian dekat stasiun menjadi pilihan terbaik. Simak tipsnya pada video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah247.com
Hanya Rumah247.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
