Rumah247.com – Pemerintah telah menyiapkan berbagai program pembangunan perumahan dan infrastruktur dengan menghadirkan skema dan inovasi supaya bisa dilakukan percepatan. Salah satunya dengan skema KPBU untuk mendorong percepatan program dengan dana APBN yang terbatas.
Untuk mendorong capaian program perumahan, pemerintah terus mengupayakan berbagai skema hingga program untuk bisa menyasar lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan perumahan. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) salah satunya mendorong konsep skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Hal tersebut untuk mendorong inovasi pelaksanaan program yang berkelanjutan sehingga bisa menyiasati terbatasnya dana APBN untuk pembiayaan perumahan dan infrastruktur. Kemampuan APBN 2020-2024 hanya mampu memenuhi 30 persen atau senilai Rp623 triliun dari total kebutuhan untuk melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan.
“Hal ini yang membuat kita selalu memiliki selisih pendapatan atau funding gap yang harus dipenuhi. Pada tahun 2022 kami telah mengerjakan 27 proyek dengan pola KPBU senilai Rp269,78 triliun dan saat ini masihh ada tujuh proyek KPBU senilai Rp68,96 triliun yang dalam tahap transaksi,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna.
Pada tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan akan kembali menghadirkan 14 proyek senilai Rp73,93 triliun dengan pola KPBU. Saat ini masih dalam tahap persiapan dan 17 proyek KPBU senilai Rp138,41 triliun sudah dalam tahap transaksi.
Perinciannya, tiga proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp20,74 triliun, empat proyek jalan dan jembatan senilai Rp34,55 triliun, enam proyek permukiman senilai Rp17,91 triliun, dan satu proyek perumahan senilai Rp730 miliar. Pada tahap transaski ada lima proyek SDA senilai Rp11,72 triliun, dua proyek jalan dan jembatan senilai Rp70,44 triliun, empat proyek permukiman senilai Rp13,22 triliun, dan enam proyek perumahan senilai Rp43,21 triliun.
Kementerian PUPR juga terus menargetkan bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 232.072 unit pada tahun anggaran 2023. Target tersebut nantinya tidak hanya diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saja tapi juga melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
“Target penyaluran FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit dengan anggaran Rp25,18 triliun dan Tapera 12.072 unit dengan anggaran Rp1,05 triliun. Program lainnya ada subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebanyak 220 ribu unit, subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp3,46 triliun, dan sebagainya,” bebernya.
Cek lima langkah mudah mengurus balik nama sertifikat rumah lewat video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah247.com
Hanya Rumah247.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
