Rumah247.com – Penyaluran KPR subsidi FLPP maupun skema pembiayaan perumahan lainnya oleh BP Tapera terus didorong untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke huniannya. Kinerja BP Tapera tahun 2022 lalu juga telah sesuai prinsip good governance dan clean governance.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong penyaluran pembiayaan perumahan untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan program KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Pemerintah juga telah menunjuk BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada tahun 2022 lalu untuk menjalankan amanah sebagai penerima, pengelola, maupun penyalur dana untuk program pembiayaan perumahan bagi kalangan pekerja. Pada tahun 2022 lalu BP Tapera meraih pencapaian optimal 100 persen dengan menyalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp25,15 triliun dan pembiayaan Tapera 5.380 unit senilai Rp804,82 miliar.
Untuk tahun 2023 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan KPR subsidi FLPP sebanyak 229 ribu unit senilai Rp25,18 triliun melalui 40 bank penyalur yang telah bekerja sama. Sementara untuk pembiayaan Tapera sebanyak 12.072 unit senilai Rp1,5 triliun melalui 22 bank penyalur.
Menurut Komisioner BP Tapera Adi Setianto, hingga tanggal 6 Maret 2023 BP Tapera telah menyalurkan KPR FLPP sebanyak 28.948 unit senilai Rp3,23 triliun sementara programm Tapera sebanyak 606 unit senilai Rp91,42 miliar. Dengan capaian ini BP Tapera juga dinilai mampu menerapkan good governance dan clean governance.
“Untuk berbagai capaian itu kami juga telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) atas pengelolaan FLPP tahun 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini juga tentunya sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menerapkan fungsi pelayanan kepada publik,” ujarnya.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, di dalam LHP sangat jelas disampaikan kalau setiap transaksi keuangan yang dilakukan BP Tapera khususnya terkait pengelolaan FLPP tahun 2022 telah sesuai dengan kepatuhan undang-undang maupun peraturan yang ada.
“Merujuk kepada amanah dari UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. BP Tapera telah menjalani kegiatan pemeriksaan terkait penyaluran dana FLPP TA 2022 oleh BPK sejak 18 Agustus-18 November 2022 atau selama 65 hari kerja,” jelasnya.
Bukan hanya memeriksa, BPK juga hadir sebagai mitra navigasi yang menempatkan posisi sebagai fasiltator dan mitra kerja yang mendampingi proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan yang baik. BP Tapera telah menerapkan itu sehingga transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan.
“Kami sangat menyadari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah. Terkait rekomendasi yang disampaikan oleh BPK juga akan kami jalankan dengan baik untuk terus mendorong kinerja yang semakin akuntabel,” pungkas Adi.
Mau membeli apartemen, sebaiknya pahami langkah mengajukan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) lewat video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah247.com
Hanya Rumah247.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
