Rumah247.com – Masyarakat masih banyak yang dirugikan akibat aktivitas mafia tanah. Dibutuhkan regulasi hingga proses pengurusan legalitas yang kuat termasuk untuk pencegahan, penanganan, hingga penyelesaian konflik sehingga tidak ada ruang untuk aktivitas mafia tanah.
Aktivitas mafia tanah dipastikan melibatkan banyak unsur (muti stakeholder) karena tidak bisa dilakukan oleh satu-dua pihak. Masih maraknya aktivitas mafia tanah yang merugikan masyarakat ini terus mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun kalangan anggota DPR.
Menurut Anggota Komisi II DPR Ongku P. Hasibuan, kendati melibatkan banyak pihak namun para pelaku mafia tanah dipastikan bukan institusi tapi dari orang ataupun oknum-oknum dari institusi yang berwenang untuk menindak maupun menyelesaikan permasalahan pertanahan.
“Karena mereka berada di dalam otomatis mereka ini yang memiliki konflik kepentingan dan terjadilah mafia. Bila kita bisa menciptakan kondisi yang ideal, artinya tidak ada aktivitas mafia tanah maka berbagai permasalahan sengketa tanah akan sangat mudah diselesaikan,” ujarnya.
Salah satu ciri bila tidak ada mafia tanah, tidak akan mungkin masyarakat yang telah memegang legalitas berupa sertifikat hak milik bisa dibatalkan begitu saja oleh perusahaan yang bersengketa. Setifikat hak milik merupakan legalitas yang dikeluarkan negara dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Jadi mudah saja mengidentifikasinya, kalau sudah ada sertifikat hak milik dan Kementerian ATR/BPN mengeluarkan sertifikat lagi dengan berbagai hak yang dicantumkan, tinggal dicek sertifikat mana yang lebih dulu terbit. Jika surat sudah dikeluarkan institusi negara kemudian dibatalkan oleh institusi negara lainnya maka aktivitas mafia sudah terjadi,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menambahkan, aktivitas mafia tanah bisa dikategorikan kejahatan luar biasa dikarenakan mafia memanfaatkan masalah pertanahan di Indonesia yang menimbulkan kerugian besar dengan cara melanggar hukum yang melibatkan sekelompok orang untuk menguasai tanah milik orang lain.
“Tentunya harus dicari solusi untuk mengurai permasalahan ini dan yang terpenting tidak ada celah maupun ruang untuk aktivitas mafia tanah. dalam menyelesaikan konflik maupun sengketa pertanahan di Indonesia perlu terus didorong upaya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik,” katanya.
Bangun rumah tidak harus selalu mahal. Siasati trik bangun rumah dengan anggaran minim lewat video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah247.com
Hanya Rumah247.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
