Rencana pemindahan ibu kota negara baru dari Jakarta ke Kalimantan segera terealisasikan. Ini yang perlu diketahui soal ibu kota negara baru.
Setelah pemerintah memilih nama ‘Nusantara’ sebagai nama ibu kota negara yang baru nantinya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seputar ibu kota negara baru.
Tonton video yang informatif berikut ini untuk mempelajari tahapan membangun rumah tumbuh!
Ibu Kota Negara Baru Bukan Hal Baru
Desain istana presiden di ibu kota negara baru (Instagram Suharso Monoarfa)
Ibu kota merupakan sebuah tempat untuk menjalankan sistem pemerintahan, semisal sistem administrasi seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wilayah ini juga terkenal sebagai pusat segala macam kegiatan untuk berbagai bidang, termasuk ekonomi dan politik. Sehingga tak heran kalau tingkat kesejahteraan masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan daerah yang tinggal jauh dari ibu kota.
Pemindahan ibu kota negara sebenarnya bukan hal yang baru. Beberapa negara di dunia sudah pernah memindahkan ibu kotanya. Setiap negara memiliki alasannya masing-masing untuk memindahkan ibu kota negara. Seperti Amerika Serikat misalnya, yang memindahkan ibu kota negara mereka dari New York ke Washington DC.
Alasan AS memindahkannya kala itu adalah bagian dari Kompromi Politik di tahun 1790 yang dilakukan antara Menteri Keuangan AS kala itu Alexander Hamilton dan senator Madison.
Hal itu juga dilakukan karena kondisi perekonomian AS yang sangat buruk akibat perang melawan Inggris. Sebagai timbal balik dari pembayaran utang dan menghindari kekuasaan yang memusat, ibu kota pun dipindahkan ke Washington DC.
Australia juga pernah memindahkan ibu kota negara mereka. Dulu, ibu kota Australia adalah Melbourne. Kemudian ibu kota dipindahkan ke Canberra di 1927 setelah melakukan sayembara.
Pemerintah di sana mencari kota yang harus memenuhi persyaratan seperti mempunyai taman kota dan tepat terjadinya perputaran uang yang besar di pusat kota. Di antara berbagai kota besar yang ada di negeri kanguru itu, Canberra adalah yang paling memenuhi syarat.
Lain lagi dengan Pantai Gading yang memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara demi pemerataan pembangunan di berbagai kota di negara itu. Presiden Felix Houphout-Boigny memindahkan ibu kota Pantai Gading yang sebelumnya di Abidjan ke Yamoussoukro di 1983.
Sebab ia merasa pembangunan hanya terjadi di kota Abidjan saja, sementara kota lain masih jauh tertinggal. Yamoussoukro sendiri bukan ibu kota negara kedua Pantai Gading. Ibu kota negara Pantai Gading yang pertama adalah Grand-Bassam, lalu berganti menjadi Bingerville di 1900, dan Abidjan di 1933, sebelum berpindah ke Yamoussoukro.
Temukan juga beragam tips, panduan, dan informasi mengenai pembelian rumah, kpr, pajak, hingga legalitas properti di Panduan Rumah247.com.
Ibu Kota Negara Baru Sebagai Program Pemerintah
Desain istana presiden di ibu kota negara baru (Instagram Jokowi)
Pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah menjadi wacana pada pemerintahan Presiden pertama, Soekarno. Tetapi saat itu Indonesia masih belum menentukan dan merencanakan ibu kota negara baru sehingga baru dapat terealisasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ada dua alasan besar untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Penyebabnya adalah kondisi Kota Jakarta sudah tidak ideal lagi menjadi ibu kota negara dan ingin melepaskan diri dari bayang-bayang kolonialisme.
Seperti yang sudah diketahui, sejak zaman penjajahan Belanda, pusat pemerintahan berada di Jakarta atau yang kala itu bernama Batavia. Selain itu, Jakarta yang merupakan pusat dari segala macam bidang juga terus mengalami peningkatan penduduk setiap tahunnya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pun mencatat saat ini ada lebih dari 11 juta jiwa yang tinggal di kota metropolitan tersebut. Ini menjadikan Jakarta sebagai kota terpadat di Indonesia, berbeda jauh dengan Surabaya sebagai kota dengan penduduk paling banyak kedua dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa.
Tak hanya itu saja, kontribusi ekonomi pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pun sebagian besar berasal dari pulau Jawa sekitar 58,48% dengan wilayah Jakarta dan Bodetabek menyumbang 20,85%.
Ini menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia karena tidak meratanya perekonomian antara pulau Jawa dan daerah lainnya yang berada di pulau Jawa. Terlebih, kondisi Jakarta yang selalu mengalami kemacetan, masalah drainase yang mengakibatkan banjir di beberapa tempat di kala penghujan.
Tak hanya itu, menurunnya permukaan tanah di daerah pantai utara, serta kurangnya sumber air tanah mengharuskan pemerintah untuk segera memindahkan ibu kota Indone. Data dari World Economic Forum di 2018 pun melaporkan kalau 95% wilayah di Jakarta Utara akan tenggelam di tahun 2050 akibat naiknya permukaan air laut.
Target Pemindahan Ibu Kota Negara Baru
Desain ibu kota negara baru (Kementerian PUPR)
Ibu kota negara baru, Nusantara yang berada di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dipilih bukan tanpa sebab. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan sejumlah peninjauan di beberapa tempat yang menjadi kandidat ibu kota baru, seperti Palangka Raya di Kalimantan Tengah, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan.
Setelah dilakukan kajian dan pendataan selama kurang lebih dari tiga tahun, Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara pun menjadi lokasi yang paling ideal untuk ibu kota negara baru Indonesia. Pertama, ibu kota ini memiliki risiko bencana alam yang cukup kecil, seperti banjir, kebakaran hutan, tsunami, gunung berapi, hingga tanah longsor.
Ibu kota negara baru pun lokasinya cukup strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia dan berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sedang berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan. Lokasi ini juga memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dibandingkan daerah lainnya dengan lahan yang cukup luas, sekitar 180 ribu hektar.
Dengan target pemindahan ibu kota ke Kalimantan pada 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merencanakan pembangunan fisik wilayah tersebut pada awal semester kedua 2022 ini.
Mereka juga telah menyiapkan beberapa desain dasar ibu kota, terutama untuk bangunan utama super prioritas, seperti istana presiden dan kantor kementerian. Sementara untuk desain pemukiman dan hunian bagi masyarakat juga sudah dipersiapkan.
Pemindahan ibu kota negara nantinya dilakukan bertahap. Pada tahap awal, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi yang pertama dipindahkan ke ibu kota yang baru bersama dengan 500 ribu penduduk. Di tahap selanjutnya, wilayah tersebut akan dikembangkan sebagai pusat inovasi dan ekonomi, sambil mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Di tahap akhir, infrastruktur dan ekosistem di tiga kota akan terbangun dan menjadikan ibu kota negara baru sebagai lima besar destinasi utama di Asia Tenggara. Calon ibu kota juga terus akan mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan ekonomi sirkuler dan mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.
Meski begitu, pembangunan fisik masih menunggu beberapa hal. Seperti ketersediaan alokasi anggaran dari kementerian, ketersediaan lahan karena ibu kota tersebut akan berdiri di atas hutan produksi, dan proses pengadaan brang dan jasa.
Nantinya, seperlima dari wilayah tersebut akan dijadikan perkotaan, sementara hampir 80% lainnya akan disiapkan sebagai hutan kota. Dengan begitu, ibu kota negara baru dapat mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045.
Jadi mau cari rumah, ruko, apartemen, atau investasi properti? Pahami potensi wilayahnya mulai dari fasilitas, infrastruktur, hingga pergerakan tren harganya lewat AreaInsider.
Hanya Rumah247.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
