Rumah247.com – Untuk menarik minat kalangan swasta dan investor asing berinvestasi di IKN, pemerintah telah mensahkan UU No. 3 Tahun 2022. Melalui Kemenetrian PUPR juga telah dibangun beberapa infrastruktur dasar untuk menunjukan pemerintah sangat serius terkait pengembangan IKN.
Besarnya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) membutuhkan skema pembiayaan di luar APBN. Salah satunya dengan melibatkan kalangan swasta maupun mendorong investasi dari luas negeri bisa masuk dan untuk hal ini pemerintah telah menyiapkan berbagai skema kerja sama yang menarik.
Salah satunya dengan menetapkan tahapan pembangunan IKN yang akan berlangsung hingga tahun 2024 dengan fokus pada wilayah perencanaan (WP) I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar. Dari luasan itu, 49 persen atau 3.271 hektar akan dipertahankan sebagai kawasan hutan.
Menurut Direkur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, pemerintah juga terus mengajak investor dan mitra bisnis khususnya dari Jepang untuk berinvestasi di IKN Karenna sudah dijamin oleh landasan hukum kuat yaitu UU No. 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara.
“Pemerintah juga telah membentuk Otorita IKN (OIKN) yang akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan, hingga pengelolaan IKN. OIKN juga akan mendukung penuh para investor yang akan bergabung untuk membangun IKN melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” ujarnya.
Lebih teknis lagi, wilayah perencanaan KIPP WP I dibangi menjadi tiga zona: Zona 1A pemerintahan inti, Zona 1B pemerintahan-pendidikan-perumahan, dan Zona 1C pemerintahan-kesehatan-perumahan. Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).
Pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022-2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya 4,5 miliar dollar Amerika atau Rp62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. Hingga minggu ke-2 Februari 2023, beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya 1,58 miliar dollar.
Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengatakan, detail pembangunan IKN meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan.
“Pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN. Kementerian PUPR juga telah membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan pemerintah membangun IKN,” pungkasnya.
Cek lima langkah mudah mengurus balik nama sertifikat rumah lewat video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah247.com
Hanya Rumah247.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
