Rumah247.com – Kalangan anggota DPR mengingatkan pemerintah terkait kebutuhan besar untuk pembangunan IKN. Proyek yang membutuhkan dana ratusan triliun ini jangan sampai terkendala karena ketidaksiapan alokasi anggaran di samping investor yang katanya banyak tertarik hingga saat ini belum ada yang pasti.
Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membutuhkan biaya besar dan hingga saat ini berbagai proyek fisik tahap pertama terus dikerjakan. Pemerintah juga mengklaim ada banyak investor yang tertarik untuk masuk dan berinvestasi di IKN di berbagai bidang.
Hanya saja menurut Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan percepatan pembangunan proyek IKN khususnya terkait pertimbangan pendanaan yang memiliki keterbatasan sehingga berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan dikhawatirkan tidak bisa berjalan sesuai target.
“Kami mengingatkan ini sebagai bentuk dukungan terkait konsistensi UU IKN sehingga proses pembangunan IKN ini harus dikawal bersama. Kami ingin mengingatkan, pembangunan IKN yang dipaksakan untuk dipercepat pasti akan menghadapi kendala khususnya terkait pendanaan dan ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Marwan juga mengingatkan komitmen pemerintah terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek strategis nasional ini awalnya direncanakan tanpa menggunakan dana APBN tapi akhirnya pemerintah memutuskan untuk menggunakan APBN melalui penerbitan aturan peraturann presiden (perpres).
Untuk membangun IKN dibutuhkan dana yang lebih besar lagi mencapai Rp486 triliun dan ini artinya akan tersedot sekuranngnya Rp97 triliun dari APBN. Pemerintah juga telah memiliki track record ketidakkonsistenan dari proyek KCJB yang sangat mudah memutuskan untuk membiayai melalui APBN dann ini dikhawatirkan terjadi lagi pada proyek IKN.
Selain itu potensi dan ancaman resesi global tahun ini juga harus menjadi pertimbangan tersendiri. Bahkan hal itu diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung adanya awan gelap pada tahun 2023 yang menunjukan perekonomian makro tidak dapat mendukung seluruh pengerahan kemampuan finansial untuk membangun IKN.
“Kami mengingatkan kalau pembangunan IKN ini jangan dilakukann tergesa-gesa terlebih belum ada investor kuat yang akan mendukung proyek ini. Jangan juga presiden yang menyebut pembiayaan pembangunan IKN 80 persen dari pendanaan pihak luar dan 20 persen dukungan APBN malah jadi meleset seperti proyek KCJB,” pungkasnya.
Inilah kebijakan pemerintah yang akan bantu masyarakat agar punya rumah. Selengkapnya nonton yuk di video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah247.com
Hanya Rumah247.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
